Penulis: Srie Candrawati
Annecy, Juli 2001.
Salah satu hal yang kami perhatikan, kami alami dan kami rasakan berbeda dengan tanah air kita adalah masalah soasial dan kesejahteraan masyarakat di Perancis. Sering dalam hati kami berharap seraya mendo’akan agar negara kita tidak jauh perbedaannya dengan negara-negara maju dan segera tercipta masyarakat yang adil dan makmur seperti yang di cita-citakan sejak dahulu. Mungkin, perbedaan ini di awali dari sistem yang di terapkan di suatu negara. Sistem yang ada di Perancis ini sudah dapat berjalan dengan baik. Suatu sistem yang di tetapkan oleh pemerintah, sungguh-sungguh di aplikasikan untuk kebaikan bersama.Saya sangat mensyukuri tetapi juga sedikit iri akan adanya jaminan sosial yang sangat baik bagi semua lapisan masyarakat di sini. Dengan adanya social security ini rakyat akan hidup lebih tenang, manfaatnya juga benar-benar terasa. Misalnya dalam menangani masalah kesehatan masyarakat, contohnya, hak untuk ibu hamil untuk memperoleh tunjangan dari pemerintah. Saat saya hamil, setelah trimester pertama kehamilan saya memperoleh formulir dari dokter kandungan yang gunanya untuk mendeklarasikan kehamilan saya pada instansi yang tersangkut, yaitu ke Caisse Allocation Familiale dan Sécurité Social. Sedangkan kewajiban saya hanyalah rutin memeriksakan diri ke dokter, dan tiap-tiap kali periksa mengirim buktinya kepada kedua instansi tersebut. Ada sekitar tujuh kali pemeriksaan wajib ke dokter dan laboratorium yaitu saat trimester pertama disertai dengan échographie (USG) pertama sekitar minggu ke 12 kehamilan lalu tiap-tiap bulan berikutnya sekali sebulan.USG yang wajib di jalankan hanya tiga kali, sekitar minggu ke 12 kehamilan, lalu antara minggu ke 18 - 24 dan sekitar minggu ke 28 kehamilan.Bukti-bukti tersebut di perlukan untuk mendapatkan apa yang di sebut A.P.J.E. - allocation pour jeune enfant (alokasi dana untuk anak) yang saya peroleh sejak bulan ke lima kehamilan hingga usia anak tiga tahun. Besarnya sudah di tetapkan dan di kalkulasi oleh pemerintah melalui data-data gaji dan pajak. Dana di transfer ke rekening kami setiap bulannya. Bagi kami dana yang di peroleh lumayan untuk membantu mempersiapkan kehadiran si buah hati.Sedangkan untuk keperluan dokter anak, jika anak kita sakit, kita bisa memilih pergi ke dokter umum atau spesialis anak yang di sebut pédiatre, tetapi pemerintah juga menyediakan tempat periksa cuma-cuma yang di sebut P.M.I. bukan palang merah Indonesia, melainkan Protection Maternelle et Infantile. Di sana ada perawat dan dokter anak yang tentu ijasahnya di setujui oleh pemerintah. Tempat ini khusus bagi anak usia 0 - 6 tahun. Saat seseorang hamil, ia boleh menanyakan apa saja yang berhubungan dengan kelahiran dan perawatan anak, juga dapat mengikuti kursus kehamilan secara cuma-cuma sebanyak delapan kali di P.M.I. ini. Melahirkan pun dapat dikatakan gratis. Jika melahirkan di rumah sakit, otomatis biaya di tanggung oleh sécurité social.Hal-hal seperti kami rasa sangat berguna. Alangkah baiknya jika suatu saat negara kita dapat menerapkan sistem-sistem semacam demi kesejahteraan masyarakat seperti ini. Semoga harapan ini suatu saat dapat menjadi kenyataan, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati pelayanan kesehatan yang baik, mendapatkan pendidikan yang baik pula walaupun mereka berasal dari kondisi ekonomi yang berbeda. Jadi misalnya ada pasien dari kalangan yang kurang mampu tetap mendapat tempat yang baik di rumah sakit, tanpa harus kebingungan mencari cara untuk membayar ongkosnya. Anak-anak tetap dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Masalah pendidikan di negara-negara maju umumnya sudah menjadi hak dan kewajiban setiap anak.Tetapi, jelas saja semua ini dapat berjalan karena ada imbangannya. Di Perancis, hal yang agak memberatkan adalah masalah perpajakan. di sini kami harus mendeklarasikan pendapatan kami ke jawatan pajak, dan setiap tahun wajib membayar pajak tahunan yang lumayan juga jumlahnya. Pajak ini ada yang di sebut pajak pendapatan dan ada pajak tinggal (habitation). Jumlahnya berbeda untuk setiap orang, tergantung dari kondisi keluarga dan tempat dimana ia tinggal bagi pajak habitation. Misalkan untuk pajak pendapatan, seorang pegawai yang masih lajang, pajaknya bisa lebih besar dari seseorang yang telah menikah dan memiliki anak. Seseorang yang telah menikahpun, kondisinya bisa berbeda dan hitungan pajaknyapun berbeda pula. Misal, statusnya menikah kemudian suami dan istri dua-duanya bekerja, pajaknya lebih besar daripada jika hanya salah satu yang bekerja. Yang memiliki anakpun demikian halnya, makin besar jumlah anaknya, makin kecil pajaknya. Contohnya ada rekan kerja suami yang memiliki lima orang anak, hitungan pajaknya malahan minus, sehingga pemerintah harus membayar alokasi dana kepadanya. Memang jika di lihat sekilas, banyak anak bisa jadi tidak bayar pajak, namun jika di hitung lebih jauh lagi, konsekuensi dan biaya yang harus dikeluarkan sehari-harinya kan akan lebih besar pula, dibanding misalnya hanya dua atau tiga anak. Sebenarnya, bukan tidak ada sebagian orang-orang yang mencoba “akal-akalan” dengan perpajakan ini, namun banyak juga masyarakat yang taat pajak. Salah satu perbedaan yang kami rasakan antara negara maju dan negara berkembang yaitu mental masyarakat yang mau disiplin taat pada peraturan. Mereka taat karena tahu bahwa hukum yang ada benar-benar diterapkan, sehingga sistem dapat berjalan dengan baik. Singkatnya, di sini hukum berwibawa, walaupun kata orang, masyarakat perancis tidak se-taat masyarakat di negara eropa lainnya, misalnya di banding dengan masyarakat Jerman atau Inggris.Soal “kucing-kucingan” dengan petugas pajak ini saya dengar dari teman yang terpaksa menitipkan anaknya pada baby-sitter karena mereka suami-istri bekerja, kebetulan ia mempekerjakan seorang wanita yang minta agar uang gajinya tidak dideklarasikan, agar dia dapat terbebas dari kewajiban membayar pajak. Karena ia berpikir gajinya yang tidak seberapa besar harus pula dipotong pajak, berapa uang yang ia peroleh?. Sebenarnya, saya sering mendengar keluhan dari teman-teman yang orang perancis, bahwa mereka sendiri keberatan dengan besarnya pajak yang harus mereka bayar setiap tahun, belum lagi uang kontribusi sosial yang diambil dari pendapatan mereka setiap bulannya. Terlalu banyak “potongan” kata mereka. Seolah-olah, mereka tidak diperbolehkan menikmati hasil jerih payah mereka sendiri, harus berbagi dengan orang lain yang tidak bekerja, yang hanya mendapat upah minimum atau pemerintah malah memberi bantuan pada para refugee.Namun, jika kita dapat berpikir dengan lebih jernih dan ikhlas, dan ini juga berdasarkan hasil diskusi dengan rekan-rekan tadi, memang dari situlah asalnya pemerataan pendapatan dan memperkecil adanya jurang antara si kaya dan si miskin. Sesuai dengan semboyan mereka, Libérté, Egalité, Fraternité yang kira-kira maksudnya adalah kebebasan, persamaan hak dan persaudaraan.
No comments:
Post a Comment